Delapan Resolusi Sekjen PBB Sebagai Kunci Tangani Konflik Israel - Palestina -->

Advertisement

Delapan Resolusi Sekjen PBB Sebagai Kunci Tangani Konflik Israel - Palestina

May 18, 2021



Guru Berbagi - Menyudahi konflik berpuluh tahun antara Israel dan Palestina memang tidaklah mudah. Berbagai asumsi dari berbagai sudut pandang, termasuk pendekatan kemanusiaan, budaya, agama dan sosial-politik saling bertolak belakang. 


Apalagi menyangkut soal terorisme, hak kedaulatan atas wilayah, pengakuan negara-negara dunia hingga banyak kepentingan yang tak bisa terakomodasi satu persatu.


Menyudahi konflik ini berarti menarik benang merah akar konflik sekaligus rekomendasi yang diharapkan bisa memuaskan kedua belah pihak. Tentunya hasil akhir perundingan harus membuat legowo baik pihak Palestina maupun Israel. 


Sejauh ini peranan PBB lebih bergantung pada suara negara-negara adidaya yang cenderung tidak tegas. Untuk itulah konflik berkepanjangan ini tak kunjung usai, bahkan cenderung ada pembiaran terhadap pelanggaran yang dilakukan suatu pihak tertentu.


Untuk sejarah pencaplokan wilayah negara Palestina oleh negara Israel sudah sering diberitakan beberapa media. Diantaranya seperti diberitakan voi.id, pada 1939-1947 bangsa Yahudi sudah berhasil menguasai tanah Palestina seluas 270 hektar, dan sekitar 92 ribu bangsa tersebut telah berhijrah ke Palestina. 


Hal itu bisa terjadi berkat sokongan negara-negara adikuasa seperti Inggris dan Amerika Serikat khususnya setelah Konferensi Baltimore 1942. Sehingga pada 1940-1948 Yahudi berhasil membangun sekitar 73 pemukiman baru. 


Pembagian dua wilayah tersebut diatur dalam Resolusi Nomor 181 yang dikeluarkan PBB pada hari ini 29 November 73 tahun lalu atau pada 1947. Keputusan pembagian ini diambil setelah melewati voting yang dilakukan oleh 56 negara anggota PBB.


Hasilnya, 33 negara mendukung, 13 negara menolak dan 10 negara abstain. Dengan disepakatinya Resolusi Pembagian Palestina ini maka secara otomatis mandat Inggris atas Palestina berakhir dan berdirilah negara Israel. 


Resolusi tersebut bisa dibilang berat sebelah. Karena seperti dijelaskan Muhsin, rekomendasi pembagian tanah lebih banyak untuk Yahudi sebanyak 54 persen yang merepresentasikan 31,7 persen populasi dan hanya memiliki tanah sekitar 6,5 persen saja. 


Setelah pemimpin Yahudi di Palestina mendeklarasikan berdirinya Israel pada 14 Mei 1948, perang dimulai. 


Singkatnya, pertempuran itu berakhir pada 1949 dengan serangkaian gencatan senjata dan menghasilkan batas-batas di sepanjang wilayah zona pertempuran antara Israel dengan negara-negara tetangga. 


Seperti dikutip BBC, batas itu kemudian dikenal sebagai Jalur Gaza (diduduki Mesir) dan Yerusalem Timur dan Tepi Barat (diduduki oleh Yordania). 


Saat itu negara-negara Arab menolak untuk mengakui Israel, dan artinya perbatasannya belum disepakati.


Perubahan terbesar perbatasan wilayah Israel terjadi pada tahun 1967, ketika konflik yang dikenal dengan Perang Enam Hari membuat Israel menguasai wilayah Semenanjung Sinai, Jalur Gaza, Tepi Barat, Yerusalem Timur dan sebagian besar Dataran Tinggi Golan Suriah. Sejak saat itulah wilayah Israel berlipat ganda.


Israel secara efektif mencaplok Yerusalem Timur - mengklaim seluruh kota sebagai ibukotanya - dan Dataran Tinggi Golan. 


Langkah ini tidak diakui oleh komunitas internasional, sampai ketika Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump mengubah posisi resminya - menjadi negara besar dunia pertama yang melakukannya.


Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair al-Shun menyebut Israel tak pernah patuh terhadap Resolusi 181. Sikap itu kata Zuhair bukan hanya menyinggung Palestina, melainkan meremehkan komunitas internasional. 


Seperti diketahui, Tepi Barat yang diduki Israel pada 1967 adalah rumah bagi 2,7 juta warga Palestina dan 450 ribu pemukim Israel. 


Selain kasus pencaplokan wilayah, hal lain yang dianggap tak berkaitan tapi ikut memanasi konflik adalah soal terorisme, fanatisme terhadap aliran tertentu dan campur tangan negara barat. Untuk itu saya merangkum berbagai daftar agenda yang sudah harusnya dilakukan oleh seorang sekjen PBB. 


Termasuk hal utama yang akan saya lakukan jika suatu saat terpilih jadi sekjen PBB dan mewakili Indonesia dalam menyudahi konflik Palestina - Israel.


Berikut delapan daftar utama rekomendasi yang akan saya ajukan:

1. Pemekaran wilayah Israel merugikan Palestina. Untuk itu PBB menghukum Israel untuk mengembalikan wilayah dan menyepakati batas wilayah awal termasuk ganti rugi ke pemerintah Palestina atas wilayah yang telah diambil.

2. Menghukum teroris Hamas dan pengikutnya (menangkap secara senyap tanpa menimbulkan kerusakan).

3. Menghukum para penganut zeonis yang memiliki visi misi merebut tanah Palestina sesuai kepercayaan sesat mereka yang berpotensi menimbulkan konflik antar negara.

4. Menugaskan militer dari negara pendukung Palestina mapun Israel sebagai penjaga perbatasan.

5. Menginstruksikan militer atau aparat resmi negara Palestina dan Israel untuk tidak memulai serangan sekecil apapun sebelum ada ijin dari otoritas yang mewakili penjaga perbatasan dari negara-negara di dunia.

6. Negara yang diamanatkan sebagai penjaga perbatasan harus tidak pernah terlibat dalam konflik global, yang dimaksud seperti Inggris atau Amerika Serikat. Negara pro Palestina bisa dari Indonesia, Colombia dan Swedia. Sedang negara pro Israel bisa dari Finlandia dan Denmark.

7. Menjatuhi sanksi keras beruba embargo dan ganti rugi materil dalam jumlah besar kepada dua negara (Palestina atau Israel) jika ketahuan meluncurkan serangan, apalagi dengan korban dari pihak sipil.

8. Menggelar sidang perdamaian awal pada tahun 2021 dan mulai menerapkan langkah strategis seperti di poin-poin awal mulai awal tahun 2022.


Tentunya daftar agenda teraebut bisa membuat naik pitam berbagai pihak. Karena secara tak langsung mengebiri dominasi negara barat yang selama selalu terlibat dalam konflik dunia. 


Tetapi justru inilah resolusi terbaru yang harus dilakukan dan jadi agenda utama PBB. Mereka harus berlepas diri dari embel-embel negara adidaya dan sudah saatnya menunjukkan taring untuk menjadi perwakilan dari seluruh negara di dunia. 


Apalagi pengakuhan wilayah Palestina telah didukung 137 negara seperti dilansir cnnindonesia. Akhirnya belum terlambat untuk menyudahi konflik, tinghal sehauh mana nyali dari seorang sekjen PBB di masa mendatang.






Editor : Prastawan

Penulis : Niha Alif

Sumber : seword


Sumber