Mau Ikut Seleksi PPPK? Ketahui Dulu 9 Tahapan Rilisan BKN -->

Advertisement

Mau Ikut Seleksi PPPK? Ketahui Dulu 9 Tahapan Rilisan BKN

December 2, 2020



Guru Berbagi - Pemerintah telah resmi menerbitkan Petunjuk teknis (Juknis) pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap I dari honorer K2 dan tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian (THL TBPP) hasil rekrutmen Februari 2019. 


Juknis ini tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (Perka BKN) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diterbitkan pada 13 November 2020.   


Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengungkapkan, ada 9 tahapan yang akan dilalui peserta.


"Dalam Perka BKN Nomor 18 Tahun 2020 Pasal 30, sudah dijabarkan semua tentang tahapan pengangkatan PPPK," kata Bima Haria Wibisana, Selasa (1/12/2020).


Tahapan pengangkatan PPPK sebagaimana diatur di Pasal 30 Perka BKN Nomor 18 Tahun 2020: 

1. Dalam waktu paling lama 30 hari kerja setelah menerima penetapan nomor induk PPPK dari kepala BKN/kepala kantor regional BKN:

a. Pejabat pembina kepegawaian (PPK)  dan calon PPPK menandatangani perjanjian kerja yang dibuat menurut contoh dalam lampiran XI Perka BKN. b. PPK menetapkan keputusan pengangkatan PPPK yang dibuat menurut contoh dalam lampiran XIIa Perka BKN.

c. Dalam hal terdapat perpanjangan perjanjian kerja, keputusan pengangkatan masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan perjanjian kerja.


2. Dalam hal keputusan pengangkatan PPPK ditetapkan secara kolektif, dibuat menurut contoh seperti lampiran XIIb dan XIIc Perka BKN. 


3. Keputusan pengangkatan PPPK disampaikan langsung kepada yang bersangkutan dan tembusannya kepada kepala BKN/Kanreg BKN di lingkungan wilayah kerjanya,  dan pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat sebelum PPPK yang bersangkutan melaksanakan tugas. 


4. PPPK ditugaskan/ditempatkan pada unit kerja yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan untuk yang bersangkutan.


5. Gaji dan tunjangan PPPK dibayarkan setelah yang bersangkutan dinyatakan melaksanakan tugas berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT). 


6. Pernyataan melaksanakan tugas sesuai contoh  lampiran XIII Perka BKN. 


7. Surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT) tidak berlaku surut dari tanggal penandatanganan perjanjian kerja dan penetapan keputusan pengangkatan menjadi PPPK. 


8. PPPK melaksanakan tugas pada tanggal dan hari kerja pertama bulan berkenaan, gaji dan tunjangan dibayarkan mulai bulan berkenaan.


9. PPPK yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya pada bulan berkenaan, gaji dan tunjangan dibayarkan mulai bulan berikutnya.



Editor : Anang

Sumber : JPNN