Meskipun di Tolak GTK, PHK2I Tetap Perjuangkan Formasi Khusus Untuk Honorer K2 di PPPK -->

Advertisement

Meskipun di Tolak GTK, PHK2I Tetap Perjuangkan Formasi Khusus Untuk Honorer K2 di PPPK

November 28, 2020

Ilustrasi Honorer K2

Guru Berbagi - Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Iwan Syahril mengatakan, tidak ada formasi khusus untuk guru-guru honorer K2. 

Semua punya peluang sama untuk mengisi formasi 1 juta guru PPPK 2021. 

Ketum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih mengaku tidak akan menyerah melakukan lobi untuk mendapatkan formasi khusus dalam rekrutmen 1 juta guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Baginya, selama rekrutmen tersebut belum resmi dibuka, maka masih ada waktu untuk berjuang.

"Saya tidak akan menyerah. Saya akan melobi Komisi X DPR RI agar mendesak pemerintah untuk memberikan formasi khusus untuk honorer K2 baik guru maupun tenaga kependidikan," kata Titi kepada JPNN.com, Sabtu (28/11/2020).

Tidak bermaksud meremehkan kemampuan honorer K2, Titi mengaku dia bisa merasakan kesulitan saat mengikuti tes PPPK pada Februari 2019.

Saat menghadapi tes, tuturnya, tak sedikit sesama honorer K2 yang tidak lulus. Apalagi bila dihadapkan dengan pelamar lainnya dari honorer nonkategori, dan lulusan pendidikan profesi guru (PPG).

"Ketika tes itu, kalau mental tidak kuat pasti blank. Dan, itu fakta di 2019 ada honorer K2 yang nilainya nol. Itu sebabnya saya memohon ada formasi khusus untuk honorer K2 karena walaupun dibilang tes itu mudah, tetap mental kawan-kawan sudah banyak yang down," bebernya.

Pengangkatan CPNS 2019 yang mulus dibandingkan PPPK 2019, menurut Titi, membuat mental honorer K2 kendur. Mereka sudah menyerah sebelum berjuang.

"Ya kan tidak adil mengukur kemampuan guru honorer K2 hanya dengan tes dua jam. Selama ini juga enggak ada yang komplain kok," ujarnya.

Dia menegaskan, pemerintah harus mengingat pengabdian guru honorer K2 dan tenaga kependidikan. Selama ini sudah mengisi kekurangan kebutuhan pendidik karena ditinggal PNS yang pensiun.

"Kuota untuk tenaga kependidikan harus ada. Pemerintah jangan lupa, honorer K2 itu bukan hanya guru tetapi tenaga kependidikan juga," tandasnya.


Editor : Anang
Sumber : JPNN