Berikut Hasil Rapat DPD RI dengan Mendikbud, Poin Tiga Tentang Guru Honorer -->

Advertisement

Berikut Hasil Rapat DPD RI dengan Mendikbud, Poin Tiga Tentang Guru Honorer

October 27, 2020



Guru Berbagi - Rapat Kerja (Raker) antara Komite III DPD RI dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada Dalam kerangka itu pada Selasa (22/9/2020) lalu. 

Pada Raker tersebut hadir para Anggota Komite III DPD RI yang dipimpin langsung Ketua Komite III, Prof. Dr. Hj Sylviana Murni didampingi para Wakil Ketua yakni Evi Apita Maya, H Muhammad Rakhman, M. Fadhil Rahmi, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Nadiem Anwar Makarim beserta jajarannya.

Pada Rapat Kerja Komite III DPD RI dengan Mendikbud RI menyepakati beberapa langkah strategis yang akan ditindaklanjuti oleh Mendikbud RI di antaranya sebagai berikut:

Pertama, memastikan pelaksanaan kebijakan pendidikan masa pandemi Covid-19 khususnya menyangkut program pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan memperhatikan kondisi geografi daerah melalui program TVRI bagi daerah yang kesulitan akses internet.

Selain itu, penyelenggaraan kurikulum darurat yang terukur dan dipandu oleh Kemendikbud RI, pemberlakuan protokol kesehatan bagi sekolah yang melakukan tatap muka diikuti pemenuhan sarana prasarana kesehatan pendukung dan melakukan distribusi kuota internet bagi pendidik dan peserta didik tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu.

Kedua, memastikan agar Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) dapat terealisasi khususnya untuk pembayaran honor guru dan pembelajaran daring secara tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu.

Ketiga, optimalisasi dalam memberikan perhatian secara khusus bagi pendidik dan tenaga pendidikan terkait yang positif terkena Covid-19 saat bertugas di sekolah maupun di rumah.

Selain itu, memenuhi kebutuhan pendidik di sekolah baik melalui seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pengangkatan oleh kepala daerah dengan memprioritaskan pada guru honorer dan mendorong percepatan SK bagi guru honorer yang lulus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada akhir 2019 bersama kementerian terkait dan (d) turut mendorong kesejahteraan khususnya guru honorer.

Keempat, memastikan Pendidikan Moral Pancasila, Sejarah dan Budi Pekerti menjadi mata pelajaran wajib diberikan pada seluruh peserta didik di semua jenjang pendidikan.

Selain hal di atas, di dalam rapat kerja, dibangun pula kesepakatan dan komitmen Komite III DPD RI dengan Kemendikbud RI untuk selalu berkomunikasi, sinergi dan melibatkan Komite III DPD RI  sebagai lembaga negara konstitusional dalam implementasi program dan kegiatan Kemendikbud RI.

Komitmen ini merujuk kesamaan persepsi kedua belah pihak untuk turut bertanggung jawab sesuai kewenangannya masing-masing dalam memastikan dan mengawal penyelenggaraan pendidikan lebih baik, bermutu dan merata bagi kepentingan masyarakat dan daerah.

Dengan demikian, diharapkan tujuan bernegara mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terealisasi secara menyeluruh.


Editor : Fitria
Sumber : JPNN