PNS Yang Belum Dapat Uang Pulsa Hingga Rp. 400 Ribu, Ini Mekanismenya. -->

Advertisement

PNS Yang Belum Dapat Uang Pulsa Hingga Rp. 400 Ribu, Ini Mekanismenya.

September 11, 2020



guru-berbagi.site - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah meneken aturan terkait pemberian uang pulsa kepada Pegawai Negeri Sipil ( PNS) yang bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 394/KMK.02/2020 yang ditetapkan pada 31 Agustus 2020.


Pemberian uang atau tunjangan pulsa dilakukan untuk mendukung kegiatan bekerja yang sebagian besar dilakukan dari rumah akibat pandemi virus corona (Covid-19). Melalui aturan tersebut, PNS bakal mendapat bantuan pulsa hingga Rp400.000 per bulan.


"Konteksnya, ini merupakan biaya pulsa dan komunikasi agar penyelenggaraan pemerintah lebih lancar ketika seseorang tidak berkantor seperti biasa," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Rahayu Puspasari ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (2/9/2020).


"Kalau selama ini berkantor ada beberapa fasilitas seperti perjalanan dinas dan sebagainya, kali ini tidak dilakukan, sehingga ada bantuan," ujar dia.


Puspa menjelaskan, awalnya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari setiap satuan kerja di Kementerian/Lembaga (K/L) akan menentukan perlu tidaknya biaya pulsa di satuan kerjanya. Baru kemudian, jika dirasa perlu maka akan dilakukan relokasi anggaran berdasarkan petunjuk operasional kegiatan (POK). Anggaran yang direalokasi dari anggaran belanja barang masing-masing satker.


"Kalau mereka tidak melakukan, mereka tidak punya alokasi, jadi harus realokasi dari anggaran yang ada," ujar Puspa.


Kemudian masing-masing satker akan mengajukan kepada KPA mengenai usulan relokasi anggaran, ketika KPA menyetujui, baru kemudian dilakukan proses pencairan oleh bendahara.


"Jadi ada tiga unsur, pihak yang menerima tidak semua, kedua besaran tidak selalu di 200.000 untuk pegawai, kemudian disesuaikan jenis aktivitas," ujar dia.


Untuk diketahui, besaran uang pulsa adalah Rp200.000 hingga Rp400.000, tergantung tingkat jabatan PNS yang bersangkutan.


Namun demikian, di dalam kebijakan tersebut dijelaskan, tidak semua PNS akan mendapatkan bantuan pulsa dari pemerintah.


Pada diktum kelima dijelaskan, pemberian tunjangan pulsa dilakukan secara selektif, bergantung pada intensitas PNS bekerja dari rumah.


"Pemberian biaya paket data dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, kedua, dan ketiga dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan intensitas pelaksanaan tugas dan fungsi penggunaan media daring (online) dan ketersediaan anggaran, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan akuntabilitas," tulis beleid tersebut.


Kebijakan pemberian uang pulsa ini berlaku mulai tanggal 31 Agustus 2020 hingga 31 Desember mendatang.


Eselona I dan II Lebih Besar

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai bendahara negara resmi memberikan biaya pulsa berupa paket data dan komunikasi untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS.


Kebijakan pemberian paket pulsa itu tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 394/KMK.02/2020 tentang Biaya Paket Data dan Komunikasi Tahun Anggaran 2020. Dalam beleid tersebut, para PNS mendapatkan paket pulsa data hingga Rp400.000 per bulan.


Sri Mulyani mengatakan, pertimbangan pemberian biaya paket data dan komunikasi tersebut bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan dan kegiatan operasional.


"Bahwa dengan penerapan sistem kerja pegawai ASN dalam tatanan normal baru, tugas kedinasan dan kegiatan operasional perkantoran, antara lain berupa rapat dan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara daring (online) dari rumah," ujarnya dikutip dari KMK tersebut, Selasa (1/9/2020).


Biaya paket data dan komunikasi itu diberikan kepada pejabat setingkat Eselon I dan II atau yang setara sebesar Rp 400 ribu per orang per bulan.


Selanjutnya, pejabat setingkat Eselon III atau yang setara ke bawah sebesar Rp200 ribu per bulan per orang.


Selain untuk PNS, Sri Mulyani sebagai bendahara negara juga memberikan biaya paket data dan komunikasi kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring.


Termasuk untuk masyarakat yang terlibat dalam kegiatan daring yang bersifat insidentil. Mereka dapat menerima biaya paket data sesuai kebutuhan paling tinggi sebesar Rp150 ribu per orang per bulan.


"Biaya paket data dan komunikasi hanya dapat diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi secara daring," imbuhnya.


Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan, masyarakat yang dimaksud dalam kebijakan tersebut diserahkan teknisnya ke masing-masing kementerian dan lembaga.


“Konteksnya tetap sesuai konsideran, ini dalam rangka kedinasan ASN. Jadi masyarakat yang mendukung atau terlibat insidentil dalam kegiatan itu,” kata Prastowo.


“Itu diserahkan ke unit teknis, yang lebih tahu mereka dalam menyusun anggaran,” lanjutnya.


Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Rahayu Puspasari menjelaskan, masyarakat yang dimaksud dalam poin tersebut adalah mereka yang terlibat dalam kegiatan pemerintah.


Teknisnya pun tergantung masing-masing kementerian dan lembaga.


“Yang dimaksud masyarakat pada diktum tersebut adalah mereka yang terlibat pada kegiatan pemerintah, yang menurut KPA perlu diberikan support biaya komunikasi.


Misalnya sosialisasi daring pada kelompok masyarakat bawah,” jelasnya.


Sementara untuk para pelajar, Yustinus menegaskan hal itu tak masuk dalam KMK 394/2020 karena hal itu akan masuk dalam skema Kemendikbud, yang anggarannya disiapkan Rp7,2 triliun.


“Kalau pelajar masuk yang skema Kemendikbud ya, yang Rp7 triliun itu,” tambahnya.


Adapun mengenai sumber dana pemberian pulsa kepada PNS, mahasiswa, dan masyarakat ini berasal dari optimalisasi dan realokasi penggunaan anggaran.


Bendahara negara menyatakan pemberian dilakukan secara selektif mempertimbangkan intensitas pelaksanaan tugas dan fungsi penggunaan media daring.


Pemberiannya juga mempertimbangkan ketersediaan anggaran serat sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan akuntabilitas. 



Penulis dan Editor : Prastawan

Sumber                   : tribunnews