Guru Jadi Prioritas di Seleksi CPNS 2021, Berikut Penjelasannya. -->

Advertisement

Guru Jadi Prioritas di Seleksi CPNS 2021, Berikut Penjelasannya.

September 4, 2020


guru-berbagi.site - Formasi guru bakal menjadi prioritas dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan kembali dibuka pada 2021.

Rencana pemerintah tersebut telah disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo. 

Disebutkan, CPNS 2021 sebagian besar mencakup formasi guru. Tidak tanggung-tanggung, disebutkan bahwa telah disepakati untuk pengadaan 1 juta guru lewat CPNS 2021.

Pemerintah memang menyatakan tidak akan membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun ini. Namun, ada harapan untuk tahun 2021.

Dilansir Kompas.com, Jumat (4/9/2020), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah akan membuka kembali seleksi CPNS pada 2021.

Salah satu formasi yang menurut Tjahjo akan dibuka besar-besaran adalah guru.

"Tahun depan sudah kita sepakati untuk adanya pengadaan 1 juta guru," kata Tjahjo dalam peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) di Solo, Jawa Tengah, Jumat (28/8/2020).

Tahun ini tidak ada CPNS untuk guru karena pemerintah ingin fokus menyelesaikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak ( P3K). Selain itu juga karena pandemi corona.

Masih validasi

Terkait jumlah 1 juta formasi guru pada CPNS 2021, Kompas.com pun melakukan konfirmasi lebih lanjut ke Kementerian PAN RB.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN RB, Andi Rahadian, terkait jumlah formasi guru pada CPNS tahun depan belum ditetapkan secara pasti.

Ia mengatakan saat ini pihaknya masih dalam proses memvalidasi jumlah kebutuhan CPNS guru.

"Jumlah kebutuhan CPNS guru untuk tahun 2021 saat ini masih dalam proses validasi, termasuk proses validasi dengan menggunakan data dapodik dari Kemdikbud," katanya pada Kompas.com, Jumat (28/8/2020).

Namun, dia mengatakan, diharapkan pada tahun 2021 akan ada rekrutmen CPNS guru.


Tak kekurangan secara nasional

Dihubungi terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Satriwan Halim, menjelaskan jumlah guru secara nasional berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tercukupi.

"Kalau patokannya adalah data dari Kemdikbud terkait dengan jumlah guru secara nasional lalu dibandingkan dengan jumlah siswa dan rombel itu mencukupi. Tapi konteksnya nasional, makro, rata-rata," katanya saat dihubungi Kompas.com, Jumat (28/8/2020).

Menurutnya, persoalan di Indonesia adalah kekurangan guru yang bersifat daerah atau lokal. Kekurangan guru ada di daerah-daerah tertentu, seperti 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal).

"Jadi kalau dikatakan kekurangan guru secara nasional tidak. Kalau distribusi guru tidak merata, itu betul," kata Satriwan.

Banyak guru pensiun

Meski begitu, Satriwan mengakui ke depan akan banyak guru yang memasuki masa pensiun, setidaknya 5 tahu ke depan.

Jumlah guru yang akan pensiun sepanjang 2020-2024 adalah 316.535 orang. Puncak pensiun tertinggi terjadi pada 2024, dengan 88.296 orang guru pensiun.

Menurutnya, untuk menutupi kekurangan guru yang pensiun pemerintah harus segera mengangkat guru-guru yang sudah lolos seleksi P3K 2018-2019, jumlahnya 34.954 orang.

Dia mengatakan para guru itu sudah dinyatakan lolos P3K, tapi SK-nya belum turun, NIP belum dapat, dan belum digaji. Padahal mereka sudah sudah belasan tahun menjadi guru honorer.

Meski pemerintah tidak merekrut guru honorer lagi, tapi sekolah-sekolah di daerah masih membutuhkan guru. Sehingga sekolah terpaksa merekrut guru, tapi dengan status honorer.

Jika pemerintah tidak memaksimalkan guru-guru P3K dan merekrut guru lewat seleksi CPNS, menurut Satriwan permasalahan guru honorer di Indonesia tidak akan kunjung selesai.

Sehingga, dia sangat mendukung jika tahun 2021 pemerintah akan membuka kembali CPNS guru.

"Bukan wacana lagi, memang sudah seharusnya pemerintah membuka seleksi CPNS tahun depan," ujarnya.

Dia juga mengharapkan Kemdikbud serta kementerian dan lembaga (K/L) terkait bersama pemerintah daerah melakukan sinkronisasi data dan membentuk big data guru.

Big data itu untuk membantu pemerintah melakukan penertiban pendataan guru secara ketat.

Sehingga, jumlah kebutuhan guru per jenjang sekolah, per daerah, dapat dipetakan sejak awal, termasuk menyelesaikan masalah guru honorer.



Penulis dan Editor : Anang
Sumber                  : Kompas